Sorotandunia.com, Jakarta – Pemerintah mendeteksi adanya pemborosan anggaran negara mencapai Rp1 triliun per bulan akibat pembengkakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jika diakumulasikan dalam satu tahun, nilai kerugian akibat tata kelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut menyentuh angka Rp12 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa situasi ini memerlukan penataan ulang segera agar kebocoran anggaran bisa dihentikan. Melansir laporan Kompas, pernyataan tersebut disampaikan pasca-rapat Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).
Indikasi Praktik Jual Beli Titik Pelayanan
Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang, jumlah SPPG di lapangan melompat jauh dari rencana awal pemerintah. Target awal yang ditetapkan hanya sebesar 21.000 titik pelayanan.
Kenyataan di lapangan menunjukkan jumlahnya membengkak sebanyak 6.877 titik, sehingga total saat ini mencapai 27.877 titik dapur MBG. Zulkifli Hasan mengungkapkan lonjakan tak terkendali ini terjadi karena adanya praktik jual beli titik pelayanan di tingkat operasional.
Perombakan Manajemen dan Target Pembenahan
Menanggapi laporan penyelewengan tersebut, Presiden Prabowo Subianto langsung mengambil langkah tegas dengan mengganti seluruh struktur kepemimpinan lama BGN. Manajemen baru yang dibentuk ini diharapkan mampu bekerja lebih sungguh-sungguh dan menjalankan kebijakan sesuai arahan kepala negara.
Pemerintah memberikan tenggat waktu selama satu bulan penuh untuk mengevaluasi dan merombak tata kelola BGN. Seluruh temuan masalah akan dibenahi secara total, sementara sistem yang dinilai sudah berjalan baik tetap dipertahankan guna memastikan penyaluran makan bergizi tidak terganggu.
Sumber: kompas
<!-- wp:html --> [rekomendasi_artikel] <!-- /wp:html -->
